Korban Gampa Lombok Harus Tertangani dengan Baik

05-10-2018 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno bersama perwakilan OJK. Foto: Riyan/od

 

Gempa 7 skala ritcher (SR) telah meluluhlantakkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bencana ini juga telah merenggut ratusan korban dan mengakibatkan banyaknya warga yang kehilangan keluarga, rumah, serta tempat usahanya. Bahkan, dari sepuluh kota atau kabupaten yang terdapat di NTB, tujuh diantaranya terkena dampak besarnya gempa yang melanda kawasan tersebut. 

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Lombok, NTB menuturkan, kunjungan ini untuk memastikan korban gempa mendapatkan penanganan dengan baik. Dalam pertemuan yang dihadiri Pemprov NTB, OJK, Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan NTB Syariah tersebut diberikan bantuan berupa bahan pokok dan akses kredit perbankan yang dipermudah. 

 

“Untuk pemberian KUR akan dipermudah untuk recovery unit usahanya dan pemerintah juga berjanji memberikan bantuan senilai 50 juta rupiah untuk rumah yang rusak berat serta berjanji menanggung biaya hidup selama tiga bulan. Tugas kita di Komisi XI mengordinasikan dengan Kementerian Keuangan agar program tersebut berjalan dengan maksimal,” tutur legislator Partai Gerindra itu, Kamis (04/10/2018).

 

Mengenai pembangunan Hunian Sementara (Huntara), Seopriyatno berharap lebih dipercepat dan diperbanyak lagi. Perbankan nasional juga harus ikut andil dalam membangun Huntara melalui dana Corporate Social and Responsibility (CSR), sehingga alokasi dana CSR tersebut sangat bermanfaat bagi para korban gampa yang kehilangan rumahnya.

 

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mengapresiasi Bank BRI yang telah memberikan kelonggaran terhadap debitur yang terkena dampak gempa tersebut, dengan tidak membayar bunga dan cicilan di bulan Agustus.

 

“Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bank BRI. Hal tersebut sangatlah bermanfaat dan meringankan beban korban gempa. Saya harap, OJK dapat menyeragamkan aturan, sehingga tidak hanya BRI, bank-bank lain juga dapat mengikuti program tersebut,” tutur legislator Partai Demokrat itu. 

 

Ditemui secara terpisah, Gubernur NTB Zulkiflimansyah berharap Komisi XI DPR RI dapat membantu meringankan beban korban gempa di NTB dengan relaksasi kredit bagi korban gempa. “Tentu yang terkena dampak gempa ini sangat luas, termasuk dunia usaha. Semoga dunia usaha mendapatkan relaksasi kredit, karena mereka butuh pemulihan pascagempa ini. Semoga Komisi XI dan OJK juga bisa membantu mewujudkannya,” tutur Zulkifli. (rh/mh)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...